Polemik dan Kebijakan Pengelolaan DAS

Sejak tahun 1970-an degradasi pada daerah aliran sungai berupa erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian, lahan gundul tanah kritis karena penebangan maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman penduduk dan pertambangan, sebenarnya sudah mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah Indonesia sejak lama. Namun proses pengurangan daerah aliran sungai tersebut terus berlangsung secara terus menerus karena tidak adanya keseresasian tindakan dan upaya yang dilakukan dari sektor dan pihak-pihak yang memeiliki kepentingan dengan DAS. Agar terjaminnya keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga yang terkait, diperlukan pendekatan menyeluruh pengelolaan DAS secara terpadu menuntut suatu manajemen terbuka. Pendekatan terpadu itu sendiri pasti memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai, agar pengelolaan berjalan secara optimal, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan juga pemungutan manfaat dari DAS tersebut.

Pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan serta pemanfaatan wilayah yang menempatkan DAS sebagai satu unit pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang bertujuan meningkatkan produksi yang ada pada DAS tersebut secara optimum dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tercemarnya daerah aliran sungai diantaranya yaitu menekan angka pencemaran sungai dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kebersihan sungai. Menurut Linsey (1980) tentang pengertian DAS “A river of drainage basin in the entire area drained by a stream of system of connecting streams such that all stream flow originating in the area discharge through a single outlet”. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa DAS merupakan sebuah ekosistem, di mana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia di dalamnya berinteraksi secara dinamis dan terdapat keseimbangan inflow dan outflow dari material dan energi. Selain itu, pengelolaan DAS dapat juga disebutkan sebagai bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS pada posisi unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang pada umumnya diperlukan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan juga kehutanan secara optimal dan berkelanjutan dengan cara mengatasi dan menekan kerusakan seminimal mungkin agar persebaran aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat tersebar merata ke berbagai tempat.

Gambaran umum DAS sendiri di Indonesia keberadaannya secara yuridis formal tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Dalam peraturan pemerintah ini, DAS dibatasi menjadi suatu daerah yang bentuk dan sifat alaminya sedemikian rupa sehingga merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsi untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan dari sumber lainnya, penyimpanan serta pengalirannya dihimpun dan ditata sedemikian rupa berdasarkan hukum alam daerah sekitarnya demi keseimbangan daerah tersebut.

Dalam mempelajari ekosistem DAS, dapat kita diklarifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir. Bagian hulu pada DAS berfungsi sebagai perlindungan fungsi sistem air. Bagian hilir pada DAS adalah daerah untuk menghasilkan manfaat, baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial. Pada DAS bagian hulu, mempunyai arti yang penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata kelola air. Oleh karena itu, bagian hulu mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS. Perlindungan ini antara lain mencakup segi fungsi tata pengelolaan air, karena itu pengelolaan DAS pada bagian hulu sering sekali menjadi hal yang harus menjadi fokus utama, mengingat dalam suatu DAS, bagian hulu dan bagian hilir mempunyai keterkaitan melalui daur hidrologi. Masalah yang seringkali dihadapi dalam pengelolaan DAS bermacam-macam juga kompleks dan berkaitan dengan berbagai macam sektor. Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) saat ini bertanggung jawab untuk mengelola daerah tadahan air, DAS berada di bawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan kementrian sektoral dan berfokus pada kawasan hutan.

Walaupun masih banyak parameter lain lain yang dapat dijadikan pengukuran kondisi suatu daerah aliran sungai, seperti parameter kelembagaan, parameter peraturan perundang-undangan, parameter letak geografis, parameter sumber daya manusia, parameter teknologi, dan parameter iklim, akan tetapi parameter air masih merupakan salah satu input yang paling relevan model DAS untuk mengetahui tingkat kinerja DAS, khususnya apabila dikaitkan dengan fungsi hidrologis DAS. Di sisi lain, permasalah menyangkut DAS seringkali terjadi di mana-mana, dan salah satu contoh yang akan dibahas kali ini adalah tentang permasalahan DAS yang terjadi di sungai-sungai yang ada di Ibukota Jakarta, salah satu contohnya adalah Sungai Ciliwung.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung memiliki posisi yang strategis karena melewati dua provinsi, yaitu DKI Jakarta di bagian hilir dan Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok di bagian hulu dan bagian tengah . Kegiatan pembangunan yang sangat pesat di DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap pola pemanfaatan lahan pada bagian hulu dan juga tengah. Di samping adanya kemajuan dan perkembanga infrastruktur yang demikian cepat, DAS Ciliwung kini menjadi sebuah fokus dan incaran banyak pihak karena dianggap sebagai penyebab terjadinya banjir di Provinsi DKI Jakarta, dengan tingkat tingkat kerugian yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Irianto (2000) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 80-an sampai sekitar tahun 1999, hulu DAS seluas 14.900 ha telah berubah fungsinya, yaitu pengurangan 2 ha daerah hutan, 35 ha kebun campuran, 43 ha sawah teknis, 18 ha sawah tadah hujan, dan 152 ha tegalan dan semuanya berubah menjadi kawasan permukiman. Sistem pengairan dan pola penggunaan lahan yang kurang baik di daerah hilir menyebabkan kondisi DAS di sungai Ciliwung semakin buruk, sehingga menyebabkan penyebaran aliran air permukaan dari daerah hilir sebesar 57.56%, sedangkan dari daerah hulu dan tengah berkontribusi sebesar 42.44% menurut (BPDAS, 2007a,b). Selain itu, permukiman liar yang dibangun di bantaran sungai Ciliwung seringkali berdampak pada bentuk fisik sungai Ciliwung sehingga menyebabkan erosi dan penyempitan lebar sungai Ciliwung (KLH, pp. KLH, 2012)

Menurunnya luas lahan garapan dan gangguan keseimbangan hidrologi DAS disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian yang disalahgunakan, hal ini ditandai dengan perbedaan debit air sungai yang sangat tinggi antara musim penghujan dan musim kemarau. Peningkatan debit aliran sungai pada waktu musim hujan dan juga pengurangan debit air sungai ketika kemarau sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air irigasi yang selanjutnya berpengaruh terhadap luas lahan produktivitas usahatani yang menggunakan sistem irigasi.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam rangka mengelola DAS harus mencakup keseluruhan komponen dari hulu hingga hilir, masyarakat yang bekerja di pertanian maupun di nonpertanian dengan dukungan dari pemerintah. Masyarakat yang telah berkontribusi dalam pengelolaan DAS haruslah mendapatkan insentif atas kualitas lingkungan di kawasan DAS tersebut. Meningkatnya peran-peran masyarakat dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan akan memberikan hasil yang berkelanjutan, juga demi menjaga kelestarian daerah aliran sungai.

 

Daftar Pustaka dan Referensi :

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung. 2011. Penyusunan Rencana Tindak Pengelolaan DAS Ciliwung. BPDAS Ciliwung Citarum. Bogor.

Irianto, S. 2000. Kajian Hidrologi Daerah Aliran Sungai Ciliwung Menggunakan Model HEC-1. Tesis. Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Kementerian Lingkungan Hidup RI. 2012. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012. Pilar Lingkungan Hidup Indonesia. KLH. Jakarta.

https:///17kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-das-terpadu__20081123002641__16.pdf

http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membalik-kecenderungan-degrad/BAB-V-7.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *